Pemkab Tapin menjadwalkan inspeksi 16 SPPG untuk memastikan standar kelayakan dan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin akan memeriksa 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah setempat. Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada 10-17 November 2026 itu difokuskan pada pemenuhan standar kelayakan operasional dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persiapan pemeriksaan dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Tapin, Senin (9/11/2026). Bertempat Aula Bappelitbang Tapin.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Tapin H Juanda didampingi Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori dan Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Haris Prayoga serta sejumlah instansi terkait.
Wakil Bupati Tapin H Juanda mengatakan, pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar. Keberadaan dapur pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuannya memproduksi dan mendistribusikan makanan, tetapi juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Sebanyak 16 SPPG yang menjadi sasaran inspeksi tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Hatungun dan Piani belum memiliki SPPG yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, 14 unit telah beroperasi sejak 2025, “ungkapnya.
Lanjut Wabup bahwa pemeriksaan mengacu pada 14 indikator yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Penilaian mencakup aspek administrasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, sanitasi, hingga sistem pengawasan proses produksi makanan.
Dari sisi fasilitas, tim akan memeriksa ketersediaan sumber air minum dan air untuk memasak, chiller, freezer, kompor, gudang penyimpanan bahan pangan, serta fasilitas sanitasi. Keberadaan alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, CCTV, dan dokumentasi alur produksi juga menjadi bagian dari penilaian.
Aspek keamanan pangan memperoleh bobot terbesar, yakni 65 persen. Adapun legalitas dan sumber daya manusia memiliki bobot 23 persen, sedangkan aspek lahan dan keselamatan kerja sebesar 12 persen.
Hasil pemeriksaan akan dikelompokkan menjadi tiga kategori. SPPG dengan nilai 100 persen masuk kategori A atau layak dilanjutkan. Nilai 50 persen hingga kurang dari 100 persen masuk kategori B, yakni layak dilanjutkan dengan perbaikan.
Sementara nilai di bawah 50 persen masuk kategori C atau tidak layak dilanjutkan.
Pemeriksaan melibatkan lintas instansi, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, camat, dan puskesmas. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarbaru, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tapin, serta kepala SPPG juga dilibatkan dalam proses tersebut.
Hasil inspeksi akan menjadi bahan evaluasi Satgas MBG untuk menyusun rekomendasi kepada BGN mengenai kesesuaian operasional masing-masing SPPG. Dengan demikian, penilaian tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga melihat kondisi nyata fasilitas pelayanan.
Selain inspeksi, rapat koordinasi membahas revisi Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/155/KUM/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Tapin.
“Pembaruan keputusan tersebut disiapkan untuk menyesuaikan susunan Satgas dengan kebutuhan pelaksanaan program, ” tambahnya.
Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan mendukung pengawasan yang lebih terarah, sehingga kualitas layanan dan keamanan makanan bagi penerima manfaat dapat terjaga.
