Pemkab Tapin melalui DP3A menggenjot pembentukan Forum Anak di tingkat desa dan kelurahan demi memperkuat pencegahan kekerasan serta pemenuhan hak anak.
Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin mendorong pembentukan Forum Anak di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini ditempuh untuk memperluas ruang partisipasi anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak hingga tingkat desa.
Upaya tersebut menjadi fokus Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Desa (SOP-FANDA) Kabupaten Tapin Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Aula Sekretariat TP PKK Kabupaten Tapin, Senin (9/11/2026).
Kepala DP3A Kabupaten Tapin Hj Marsidah mengatakan, pembentukan forum anak tidak sekadar memenuhi kebutuhan kelembagaan, tetapi juga menyediakan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensi, dan terlibat dalam persoalan yang menyangkut kepentingan mereka.
“Anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak diharapkan menjadi pelopor dan pelapor di lingkungan masing-masing. Mereka dapat membantu mengenali dan melaporkan sejak dini berbagai persoalan, terutama kekerasan terhadap anak,” kata Marsidah.
Menurut dia, keberadaan Forum Anak di tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya dilakukan pemerintah kabupaten, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, kelurahan, masyarakat, dan anak itu sendiri.
DP3A mencatat, masih terdapat sejumlah forum anak yang kepengurusannya telah berakhir maupun desa dan kelurahan yang belum membentuk organisasi tersebut. Karena itu, pembentukan dan pembaruan kepengurusan perlu diselaraskan agar seluruh wilayah memiliki wadah partisipasi anak yang aktif.
Masa kepengurusan Forum Anak Desa dan Kelurahan berlaku selama dua tahun. Penetapannya dilakukan melalui surat keputusan kepala desa atau lurah. Sementara kepengurusan Forum Anak tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati Tapin.
Marsidah berharap forum tersebut tidak berhenti pada pembentukan organisasi dan penerbitan surat keputusan. Aktivitasnya harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi anak, termasuk menyerap aspirasi, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mencegah kekerasan dan perundungan.
Sementara itu, panitia pelaksana Ahmad Jislan menjelaskan, Forum Anak merupakan wadah partisipasi untuk menampung pendapat, kebutuhan, aspirasi, dan kreativitas anak. Keberadaannya sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan anak dalam merumuskan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
“Keterlibatan anak dalam pembangunan desa perlu diperkuat karena mereka bukan hanya kelompok yang harus dilindungi, tetapi juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya, “katanya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Andrian Anwary, S.Sos., M.A.P. dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan sebagai narasumber. Peserta terdiri atas perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lurah se-Kabupaten Tapin, Forum Anak Kabupaten Tapin, serta perwakilan Forum Anak Desa dan Kelurahan bersama pendamping.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap terbangun koordinasi antara DP3A, pemerintah desa, kelurahan, dan pendamping untuk mempercepat pembentukan kepengurusan serta memastikan keberlangsungan Forum Anak.
