Komisi III DPRD Banjarbaru mendorong penyediaan sumur bor dan evaluasi hydran untuk mengatasi kendala pasokan air pemadaman karhutla dan kekeringan.
Banjarbaru, Kalselpos.com – Komisi III DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat pembahasan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kekeringan di Kota Banjarbaru, Senin (2/11/2026) siang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Intan Utama tersebut dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar).
Dalam pembahasan tersebut, salah satu perhatian utama Komisi III adalah ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman karhutla. Pasalnya, selama ini petugas masih membutuhkan dukungan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara itu, kebutuhan air bersih masyarakat juga harus tetap terpenuhi, terutama di tengah kondisi kekeringan dan adanya gangguan kebocoran pipa.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Ronauli Saragi, mengatakan bahwa ke depan diperlukan penambahan sumur bor sebagai sumber air alternatif agar proses pemadaman karhutla tidak terus bergantung pada pasokan PDAM.
Menurutnya, bantuan keuangan (Banpers) sebesar Rp15 miliar diharapkan dapat diprioritaskan untuk mendukung penanganan karhutla, termasuk penyediaan sumur bor di sejumlah wilayah.
“Untuk penanganan karhutla, kita perlu memperbanyak sumur bor agar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada PDAM. Sebab, PDAM juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, rencana awal penyediaan sumur bor ditargetkan minimal satu unit di setiap kecamatan. Namun, tidak menutup kemungkinan fasilitas tersebut nantinya dapat diperluas hingga ke tingkat kelurahan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa, menyampaikan bahwa rapat tersebut juga mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi petugas saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, kondisi kekeringan di sejumlah titik serta kebocoran pipa air turut berdampak terhadap ketersediaan air untuk pemadaman.
Ke depan, ia berharap setiap kecamatan hingga kelurahan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika terjadi kebakaran. Selain itu, keberadaan hydrant yang tidak aktif juga menjadi perhatian dan perlu dievaluasi agar dapat berfungsi optimal saat dibutuhkan.
“Kita sudah menyampaikan agar penyediaan sumur bor ini menjadi perhatian. Minimal setiap kecamatan memiliki sumber air sendiri sehingga ketika terjadi kebakaran, petugas tidak kesulitan lagi mencari pasokan air,” jelasnya.
Siska juga menyampaikan bahwa selain pembangunan sumur bor, sisa anggaran bantuan keuangan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan embung sebagai penampungan air. Namun, menurutnya, pembenahan sistem drainase harus menjadi perhatian terlebih dahulu.
Ia menegaskan, perbaikan drainase perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada saluran yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, karena keberadaannya juga berpengaruh terhadap kondisi tata air di Kota Banjarbaru.
Terkait potensi fenomena La Niña, Siska menyebutkan bahwa pemerintah telah menerima imbauan dari pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi. Hal tersebut diharapkan menjadi catatan penting agar penanganan bencana kekeringan dan karhutla ke depan dapat lebih siap sehingga kejadian serupa seperti tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran drainase.
Menurutnya, perbaikan drainase tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk merawat dan menjaga kebersihannya.
Melalui rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Banjarbaru berharap upaya penanggulangan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih terencana, mulai dari penguatan sarana sumber air, evaluasi hydrant, pembangunan sumur bor dan embung, hingga pembenahan drainase serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
