BPKPAD Kabupaten Banjar menggelar Bimtek Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD bersama FEB ULM guna mempercepat penyusunan APBD dan pertahankan WTP BPK.
Martapura, Kalselpos.com – Ketepatan perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan akurasi data serta memastikan setiap program yang direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan.
Upaya tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dibuka Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi. Bimtek tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, sekaligus mendukung penyelesaian APBD sesuai jadwal.
Dalam arahannya, Habib Idrus menyoroti pentingnya peran kepala subbagian perencanaan dan operator di masing-masing SKPD. Keduanya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan data yang dihimpun dan dimasukkan ke sistem perencanaan telah sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kesalahan maupun keterlambatan dalam penyediaan data dapat menimbulkan persoalan berantai, mulai dari ketidaksesuaian antardokumen perencanaan hingga mundurnya penetapan APBD.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menuntut para aparatur untuk terus meningkatkan pemahaman teknis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan.
Penguasaan aplikasi, ketepatan dalam menentukan klasifikasi belanja, serta pemahaman terhadap standar harga menjadi aspek yang harus diperhatikan agar proses perencanaan tidak terkendala persoalan teknis.
Habib Idrus berharap pelaksanaan bimtek yang melibatkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) Banjarmasin tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Pemkab Banjar.
Ia menegaskan, penyusunan APBD yang tepat waktu harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Selain itu, seluruh peserta diminta memastikan keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta arah prioritas pembangunan daerah. Koordinasi antara operator, kepala subbagian perencanaan, dan pimpinan SKPD juga perlu diperkuat agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, menjelaskan bahwa pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan waktu dan akuntabilitas perencanaan anggaran, sekaligus memastikan penggunaan anggaran memberikan dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Ia menekankan, setiap program yang memperoleh alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kerja sama dengan FEB ULM diharapkan dapat memperkaya proses perencanaan melalui masukan akademisi, sehingga program dan kegiatan yang disusun semakin terarah dan terukur.
Nashrullah juga menyoroti pentingnya mengikuti perkembangan regulasi serta pembaruan sistem SIPD yang diterapkan secara nasional. Menurutnya, kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan menjadi bagian penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap kualitas perencanaan anggaran seluruh SKPD semakin meningkat, sehingga proses penyusunan APBD dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.
