Pemkab Banjar menyiapkan 150 personel gabungan dan mengusulkan status Tanggap Darurat menyusul 6.300 hektare lahan terbakar.
Martapura, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan dengan menyiapkan 150 personel gabungan. Langkah ini dilakukan menyusul luas lahan terbakar yang mencapai sekitar 6.300 hektare dan dampak kekeringan yang meluas ke sejumlah wilayah.
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Mingguan Pemkab Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta para camat se-Kabupaten Banjar.
Dalam pertemuan tersebut, Saidi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyampaikan perkembangan terbaru penanganan karhutla dan kekeringan. Para camat juga diminta melaporkan kondisi di wilayah masing-masing agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujar Saidi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan bahwa kebakaran telah berdampak pada 197 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Luas lahan yang terbakar tercatat mencapai sekitar 6.300 hektare.
Sementara itu, kekeringan melanda 72 desa di 16 kecamatan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD telah menyalurkan sebanyak 3.245.000 liter air selama kurang lebih tiga bulan terakhir.
Wasis menjelaskan, kondisi kekeringan semakin membutuhkan perhatian karena distribusi air bersih yang sebelumnya dilakukan setiap empat hari sekali kini menjadi delapan hari sekali. Situasi tersebut mendorong perlunya langkah penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait, BPBD mengusulkan peningkatan status penanganan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat.
“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelas Wasis.
Dalam rencana penanganan tersebut, sebanyak 150 personel gabungan disiapkan untuk memperkuat operasi di wilayah terdampak. Mereka berasal dari Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.
Bupati Saidi Mansyur berharap penambahan kekuatan personel dibarengi koordinasi yang solid antara BPBD, camat, dan seluruh pihak terkait. Ia meminta setiap wilayah melakukan konsolidasi agar penanganan karhutla dan kekeringan berjalan efektif serta tepat sasaran.
Selain penanggulangan bencana, Saidi turut mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menjalankan program pemerintahan serta pembangunan.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar berbagai persoalan daerah dapat ditangani secara bersama-sama tanpa terhambat kepentingan sektoral.
Melalui penguatan personel dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Banjar berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat.
