Komisi III DPRD Kalsel mendorong Dinas ESDM memfokuskan APBD 2027 untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) mandiri bagi masyarakat kurang mampu.
Banjarmasin, kalselpos.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalsel mendorong agar program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada APBD 2027 lebih diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh sambungan listrik secara mandiri.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, kepemilikan kWh meter sendiri penting karena menyangkut biaya pemakaian sekaligus keamanan instalasi listrik rumah tangga.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas ESDM Kalsel terkait pembahasan program dan kegiatan 2027, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, masih adanya masyarakat yang menggunakan sambungan listrik dengan cara mengait dari jaringan lain perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan beban biaya lebih tinggi serta risiko keamanan apabila terjadi gangguan jaringan.
Karena itu, ia meminta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) terus diperkuat dan penerimanya diperbarui berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, H Endarto mengatakan pihaknya menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang jelas dan terverifikasi.
“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya.
Endarto menegaskan Dinas ESDM akan berupaya mengakomodasi usulan Komisi III, terutama program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
