Pemkab Balangan mengkaji opsi pinjaman daerah hingga Rp600 miliar akibat kurang bayar DBH dari Kemenkeu mencapai Rp760 miliar.
Paringin,Kalselpos.com –
Pemerintah Kabupaten Balangan memutar otak akibat penurunan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Mereka berupaya mencukupi kebutuhan daerah tanpa memangkas belanja masyarakat. Langkah ini bertujuan menjaga roda perekonomian warga tetap berputar.
Pemerintah Pusat belum menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) secara penuh kepada Pemkab Balangan. Kementerian Keuangan mencatat utang kurang bayar DBH sebesar Rp760 miliar untuk akumulasi periode 2023 hingga 2024. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi Balangan sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Saat hak daerah belum cair, alokasi DBH yang masuk justru mengalami pemotongan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa kondisi ini menekan kemampuan fiskal daerah. Pusat masih menunggak hak daerah, namun di sisi lain malah memotong dana bagi hasil yang ada. Situasi tersebut tidak adil bagi daerah penghasil sehingga memicu jurang defisit yang besar.
Pemkab Balangan menyiapkan beberapa skema untuk menutup kekurangan anggaran akibat tekanan fiskal ini. Salah satu strategi utama adalah mengajukan pinjaman daerah kepada pihak ketiga. Fakhriyanto merancang nilai pinjaman berada di kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
Skema pinjaman tersebut tidak akan membebani APBD Balangan secara langsung. Pemerintah daerah berani meminjam dengan jaminan piutang kurang bayar senilai Rp760 miliar tersebut. Mereka akan meminjam ke PT SMI atau perbankan, tetapi Kementerian Keuangan yang membayar cicilannya secara langsung.
Pemerintah daerah mengambil langkah ini karena proyeksi APBD Balangan 2027 hanya berkisar Rp2,2 triliun. Pemkab Balangan berkomitmen menjaga keterbatasan anggaran agar tidak memotong belanja modal secara drastis. Belanja modal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Fakhriyanto menegaskan bahwa pengurangan belanja modal bisa merusak aktivitas ekonomi lokal. Sektor ini berdampak langsung pada para pekerja dan kelancaran distribusi barang. Jika belanja modal berkurang, para tukang kehilangan pekerjaan, distribusi melambat, dan daya beli masyarakat otomatis anjlok.
