Fraksi-fraksi DPRD Balangan menyoroti penurunan PAD dan DBH pertambangan dalam Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Paringin, kalselpos.com—
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026). Dalam rapat ini, fraksi-fraksi dewan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tantangan fiskal dalam Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Wahyudi Azhari membacakan pandangan umum fraksi-fraksi yang menyatakan dukungan terhadap penyusunan RAPBD 2027. Meskipun mendukung, mereka memberikan sejumlah catatan penting mengenai penurunan pendapatan daerah serta merosotnya penerimaan dari sektor pertambangan.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memetakan ulang program prioritas serta mengoptimalkan pajak dan retribusi. Selain itu, mereka menyarankan peningkatan kinerja BUMD agar ekonomi daerah tidak selalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju menilai penurunan PAD dapat mempersempit ruang fiskal daerah. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah daerah mencari potensi pendapatan baru dan memastikan belanja daerah tetap menyasar program yang mendesak.
Fraksi PAN juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,655 triliun, sedangkan belanja daerah menembus Rp2,261 triliun. Akibat ketimpangan ini, mereka meminta pemerintah daerah menetapkan skala prioritas dan melakukan efisiensi anggaran secara selektif.
Selain masalah defisit, Fraksi PAN mengkritisi rencana kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar. Mereka mendesak pemerintah untuk memperjelas mekanisme pengawasan dana darurat tersebut.
Di sisi lain, Fraksi PPP mempertanyakan alasan di balik penurunan PAD sebesar 4,85 persen. Terakhir, Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong efisiensi belanja demi mengoptimalkan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
