Bupati Tapin H Yamani menandatangani MoU kerja sama antardaerah se-Banua Enam untuk memperkuat pengendalian inflasi dan ketersediaan pasokan.
Rantau, kalselpos.com —
Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah se-Banua Enam, Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Bupati Tapin, H. Yamani, menandai komitmen tersebut melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antardaerah.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam acara High Level Meeting (HLM) Terpadu pada Rabu (26/8/2026) malam. Agenda yang bertema “Sinergi Tiga Pilar Ekonomi Daerah—TPID, TP2DD dan TPAKD” ini bertempat di Hotel Mercure Hayam Wuruk, Jakarta.
Secara umum, pemerintah daerah mengarahkan kerja sama ini untuk memperkuat koordinasi wilayah. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta mengantisipasi gejolak harga komoditas kebutuhan pokok. Melalui sinergi tersebut, seluruh pihak dapat melakukan pengendalian inflasi secara lebih cepat ketika terjadi tekanan harga di daerah.
Bupati Tapin, H. Yamani, mengatakan bahwa kerja sama tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Visi tersebut tercermin melalui program “Tapin Maju, Baiman Warganya”. Menurut beliau, penguatan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah melalui 13 program prioritas.
“MoU ini sejalan dengan visi dan misi Tapin Maju Baiman Warganya,” kata Yamani.
Selanjutnya, beliau menuturkan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka. Pemerintah juga perlu memastikan dampak langsung pertumbuhan tersebut bagi masyarakat. Caranya adalah melalui stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan daya beli, perluasan akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital.
Dalam kerangka tersebut, tiga pilar ekonomi daerah memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pertama, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kedua, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mendorong transaksi pemerintah berbasis digital. Ketiga, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan.
Oleh karena itu, Yamani menilai kolaborasi antardaerah sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi. Persoalan pasokan dan distribusi komoditas pangan tidak selalu berhenti pada batas administratif suatu daerah. Kerja sama ini memungkinkan setiap daerah saling mendukung ketika terjadi kekurangan pasokan maupun tekanan harga pada komoditas tertentu.
“Melalui kolaborasi antardaerah yang semakin kuat, Pemkab Tapin terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Langkah ini sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yamani.
Kemudian, beliau menegaskan bahwa sinergi tiga pilar ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi, digitalisasi pemerintahan, dan perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan. Akhirnya, beliau berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan saja, melainkan berlanjut dalam langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
