Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyambangi BPJN XI Banjarmasin guna memperjuangkan lima usulan pembangunan jembatan dan jalan strategis.
Banjarmasin, kalselpos.com –
Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali bergerak cepat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Rombongan legislatif ini mendatangi Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin pada Kamis (6/8/2026).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah usulan krusial yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, memimpin langsung rombongan ini. Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta para anggota: H. Abdul Kadir, Jumron, Masripay, dan Syaid Sultan Hasan turut hadir dalam kunjungan tersebut.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Tanah Bumbu, dan jajaran sekretariat DPRD juga mendampingi pertemuan ini. Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Parman Ali, menyambut langsung kedatangan mereka.
Komisi III membawa lima agenda utama dalam pertemuan tersebut, yaitu:
Pembangunan jembatan kembar di perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut.
Jembatan penghubung Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah.
Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung.
Penanganan jalur alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu.
Perkembangan pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru.
Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menegaskan bahwa pembangunan jembatan di perbatasan Tanah Bumbu dan Tanah Laut menjadi prioritas utama. Pasalnya, kondisi jembatan saat ini berada di ruas jalan yang menikung dan menurun.
“Kondisi ini semakin rawan seiring meningkatnya mobilitas kendaraan bermuatan berat. Kami mengusulkan penambahan menjadi jembatan kembar agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin dan arus lalu lintas lancar,” ujar Hasanuddin.
Selain itu, Komisi III mendesak percepatan jembatan penghubung Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti. Infrastruktur ini sangat vital untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan pangan di Kecamatan Kusan Tengah.
DPRD juga menyoroti jalur alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu yang rawan kecelakaan. Meski status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi III berharap BPJN XI dapat bersinergi untuk mengintervensi aspek keselamatannya.
“Pada prinsipnya, DPRD akan terus berjuang untuk pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Mudah-mudahan pemerintah dapat merealisasikan seluruh usulan ini secara bertahap demi kepentingan masyarakat,” tambah Hasanuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya menyerahkan langsung proposal pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung. Pembangunan ini sangat mendesak karena masyarakat masih menghadapi akses yang sangat terbatas menuju Pulau Burung.
“Jembatan gantung ini akan membuka isolasi wilayah dan mendukung potensi pariwisata. Kami sengaja meminta pendampingan teknis dari Dinas PUPR agar usulan ini memiliki dokumen yang lengkap,” jelas Andi Asdar.
Ia memastikan proses pengusulan tetap menaati regulasi, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait karena Pulau Burung memiliki aspek kawasan konservasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma memaparkan bahwa pihaknya juga meminta penjelasan mengenai progres Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru.
Dalam pertemuan tersebut, BPJN XI juga memaparkan program pemerintah pusat terkait pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut untuk memperbaiki aksesibilitas kawasan pesisir.
“Kami mendapat kejelasan mengenai proyek jalan menuju Sungai Dua Laut yang kami harapkan semakin meningkatkan konektivitas masyarakat pesisir,” pungkas I Wayan Sudarma.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap komunikasi dengan pemerintah pusat terus memperkuat. Bagi legislatif, peningkatan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi utama keselamatan, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Bumbu.
