Banggar DPRD bersama Pemko Banjarmasin mulai membahas rancangan KUA-PPAS TA 2027 demi menyelaraskan program prioritas dan fiskal daerah.
BANJARMASIN, Kalselpos.com –
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Pertemuan berlangsung pada Sabtu (1/8/2026). Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar hadir langsung mewakili Wali Kota Banjarmasin.
KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi landasan utama penyusunan APBD. Lewat pembahasan ini, DPRD dan pemerintah daerah merumuskan kebijakan umum terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Seluruh poin tersebut akan menjadi acuan resmi dalam merancang anggaran tahun 2027.
Selain memproyeksikan keuangan daerah, forum ini bertujuan menyelaraskan program prioritas dengan kemampuan fiskal kota. Tim gabungan akan mengkaji setiap usulan kegiatan secara mendalam. Langkah ini memastikan pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah.
Penyusunan prioritas anggaran tahun ini berfokus pada sejumlah sektor strategis, yaitu pembangunan infrastruktur kota, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan banjir, pengelolaan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Banggar DPRD menjalankan fungsi strategis untuk mencermati setiap rencana kebijakan dari pemerintah daerah. DPRD berkomitmen memastikan alokasi APBD menyasar program yang memberi manfaat nyata bagi warga dan mendukung kemajuan daerah.
Di sisi lain, Pemko Banjarmasin berupaya menyusun program kerja yang realistis. Pemerintah menyelaraskan target pembangunan dengan kapasitas fiskal agar eksekusi di lapangan berjalan optimal.
Pembahasan KUA-PPAS ini menjadi pondasi sebelum masuk ke tahap Rancangan APBD 2027. Setiap program wajib memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sasaran yang terukur.
Melalui sinergi ini, DPRD dan Pemko Banjarmasin optimistis dapat menyepakati skala prioritas yang tepat. Dengan begitu, anggaran daerah tidak habis untuk belanja rutin semata, melainkan memberi ruang lebih besar bagi program kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan bersama dari rangkaian rapat ini nantinya akan langsung dituangkan dalam APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2027.
