DPRD Kota Banjarbaru menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Dokumen kini masuk tahap evaluasi Pemprov Kalsel demi tata kelola yang transparan.
Banjarbaru, Kalselpos.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang membahas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan.
Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru, serta jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah berkomitmen menyelesaikan pembahasan hingga mencapai persetujuan bersama.
Sekretaris Daerah juga menjelaskan bahwa setelah memperoleh persetujuan DPRD, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalani proses evaluasi. Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme sebelum regulasi tersebut resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, M. Syahrial, mengatakan bahwa persetujuan terhadap Raperda tersebut merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami, setelah melalui proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perda ini dapat segera ditetapkan sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar M. Syahrial.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap program dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banjarbaru.
