Banjarmasin, kalselpos.com–
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 tetap mengedepankan efektivitas anggaran. Meski ada efisiensi, kualitas pelayanan publik pada sektor digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasi dipastikan tidak akan berkurang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, usai mengikuti Rapat Kerja Pembahasan RKP TA 2027 bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (1/7/2026).
Muhamad Muslim menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan target pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya melakukan penyesuaian terhadap prioritas program agar lebih realistis dengan kondisi fiskal daerah. Salah satu langkah efisiensi konkret yang diambil adalah mengubah pola pelaksanaan sejumlah kegiatan dari tatap muka menjadi daring demi menghemat anggaran tanpa mengurangi substansi hasil.
Pelayanan publik berbasis digital tetap menjadi perhatian utama. Muslim menegaskan infrastruktur jaringan komunikasi yang mendukung layanan pemerintahan tidak akan dikurangi karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan perangkat daerah.
Di sisi lain, Diskominfo Kalsel juga menerima masukan konstruktif dari DPRD berupa usulan tambahan anggaran untuk belanja wajib, seperti sewa lisensi aplikasi dan sistem keamanan siber selama 12 bulan penuh. Saat ini, besaran usulan tambahan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan kalkulasi cermat agar tepat sasaran.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
