Banjarbaru, Kalselpos.com – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan tiga tim strategis daerah, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting Pemkot Banjarbaru dalam memperkuat stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintahan, dan perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru, Hj e
Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa ketiga tim memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing.
Menurutnya, stabilitas harga, percepatan transaksi digital pemerintah, serta akses keuangan yang inklusif harus berjalan beriringan agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang modern dan sehat.
“Ketiga forum ini memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Tujuannya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Lisa.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Banjarbaru menetapkan tujuh langkah prioritas yang harus segera dijalankan. Salah satunya ialah penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah melalui koordinasi lintas instansi guna menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, Banjarbaru juga mulai mempersiapkan diri menuju Kota Penghitung Inflasi Tahun 2028 dengan meningkatkan kualitas pemantauan dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara akurat dan berkelanjutan.
Di sektor pangan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan operasi pasar murah, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta memperkuat ketahanan pangan untuk memastikan pasokan dan harga tetap terkendali.
Sementara pada bidang digitalisasi, seluruh SKPD diwajibkan menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan sistem SP2D Online.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemkot Banjarbaru juga menaruh perhatian besar terhadap perluasan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui program literasi dan inklusi keuangan.
Melalui forum HLM ini, Pemkot Banjarbaru berharap tercipta langkah-langkah strategis yang mampu memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
