Banjarbaru, Kalselpos.com – Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi internal di Ruang Intan Utama Gedung DPRD Banjarbaru, Selasa (19/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Hj Arnawaty Sufiatin.
Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permintaan data dan dokumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Data yang diminta berkaitan dengan monitoring tata kelola pemerintahan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 hingga 2026.
Dalam rapat tersebut, seluruh bagian di lingkungan sekretariat diminta bergerak cepat menyiapkan dokumen yang diperlukan. Kelengkapan administrasi menjadi perhatian utama agar proses penyampaian data berjalan sesuai ketentuan.
Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Hj Arnawaty Sufiatin mengatakan, koordinasi antarbidang sangat penting agar proses pemenuhan data dapat berjalan efektif.
Menurutnya, setiap bagian harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi keterlambatan.
“Koordinasi yang baik menjadi kunci agar seluruh dokumen dapat disiapkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” ujar Arnawaty.
Ia juga menegaskan bahwa ketelitian dalam penyusunan dokumen harus menjadi perhatian seluruh jajaran sekretariat. Sebab, data yang disampaikan nantinya akan menjadi bagian dari proses monitoring tata kelola pemerintahan oleh KPK RI.
Menurut Arnawaty, pihaknya terus berupaya memastikan seluruh data yang diminta telah diverifikasi sebelum diserahkan.
Untuk itu, Sekretariat DPRD Banjarbaru juga melakukan koordinasi intensif dengan Person in Charge (PIC) Inspektorat Kota Banjarbaru.
“Semua data harus dipastikan valid dan sesuai agar tidak menimbulkan kendala administratif di kemudian hari,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah percepatan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Banjarbaru dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
