Banjarbaru, kalselpos.com– Upaya memperkuat kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah terus didorong melalui revisi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bappeda Kalimantan Selatan, Senin (27/4/2026), Wakil Ketua Pansus TJSLP, Firman Yusi SP, menekankan pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi untuk memastikan program CSR berjalan efektif.
Menurut Firman, selama ini kontribusi perusahaan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, sehingga dampaknya kurang optimal dirasakan masyarakat.
“Kita ingin semua program tercatat dengan jelas, terukur, dan memberikan manfaat berkelanjutan, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam pembangunan. Peran dunia usaha dinilai sangat strategis, terutama dalam hal pendanaan dan inovasi.
Firman optimistis, melalui revisi Perda TJSLP, hambatan komunikasi antara pemerintah dan perusahaan dapat diminimalisir. Dengan koordinasi yang lebih baik, program CSR diyakini mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses finalisasi regulasi yang diharapkan segera disahkan. Pemerintah pun menargetkan implementasi TJSLP ke depan dapat berjalan lebih sinkron dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
