Banjarmasin,kalselpos.com –
Anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi PKB Provinsi Kalimantan Selatan, Dr M Yadi Mahendra Muhyin, mengaku kecewa atas berkurangnya kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
Menurutnya, sebelumnya Pemko Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar Rp52 miliar untuk membiayai 67.000 kepesertaan JKN bagi masyarakat tidak mampu. Namun, akibat adanya rasionalisasi anggaran, dana yang ditetapkan hanya sebesar Rp15 miliar.
Dengan nilai tersebut, hanya sekitar 44.384 warga yang masih dapat memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
Dr Yadi menilai, pengurangan kepesertaan ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan kesehatan di tengah masyarakat.
Ia mengkhawatirkan jika 67.000 warga yang terhapus dari kepesertaan JKN diminta melakukan verifikasi data secara mandiri serta membayar iuran sendiri, hal tersebut akan sulit terealisasi.
“Kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih. Dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu masih dirasakan, sementara pertumbuhan ekonomi juga belum merata,” ujarnya.
Ia menegaskan, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga miskin. Oleh karena itu, ia mendorong Pemko Banjarmasin untuk kembali mengevaluasi kebijakan anggaran tersebut agar tidak mengorbankan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
