Banjarmasin, kalselpos.com – Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) BBM bersubsidi DPRD Kalsel tak hanya menjadi ajang pengumpulan data, tetapi juga wadah penyampaian keluhan dari masyarakat, khususnya para sopir truk.
Dalam forum tersebut, para sopir menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mereka menyoroti adanya praktik premanisme, aktivitas pelangsir, hingga dugaan kongkalikong antara oknum pengelola SPBU dengan pihak tertentu.
Wakil Ketua Pansus, H Jahrian, menegaskan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Hal senada juga disampaikan anggota pansus, Ilham Noor, yang menilai pengawasan harus didukung penuh oleh pemerintah daerah dan Satgas BBM yang telah dibentuk sejak 2021.
Ketua Pansus, HM Syaripuddin, menyatakan pihaknya siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU yang diduga bermasalah. Ia menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius.
Pansus sendiri direncanakan bekerja selama satu bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga enam bulan. Hasil kerja pansus diharapkan tidak hanya berupa rekomendasi administratif, tetapi juga langkah nyata yang dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
