Jakarta, kalselpos.com –
Pemerintah akan mengambil tindakan tegas bila ada ancaman teror yang coba dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Hal tersebut disampaikan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025)
ketika ditanyakan ihwal adanya ancaman pelaksanaan MBG di wilayah Papua, dan kaitannya dengan penyusupan gerakan Organisasi Papua Merdeka di dalamnya.
“Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan,” kata Dasco
“Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir, dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia, dan jangan coba-coba mengancam,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa program MBG dilandasi oleh niat baik Presiden RI Prabowo Subianto untuk perbaikan gizi anak-anak di tanah air, tak terkecuali anak-anak di Papua.
“Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Papua,” kata dia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Jumat mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.
“Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta.
Adapun Rabu (5/2), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan MBG di Papua sebab program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
