MK kembali gelar sidang Sengketa Pilgub Kalsel jilid II

  • Whatsapp

Jakarta, kalselpos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kedua kalinya, kembali menggelar sidang sengketa perselisihan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel, pada Rabu (21/7/2021) lalu.

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI, di Jakarta(kalselpos.com)

Perkara sendiri diajukan oleh pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi (Denny-Difri).
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon, yakni Bambang Widjojanto, mengungkapkan, proses dan tahapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan paslon nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin.
Pelanggaran tersebut, menurut dia, mencederai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta demokratis. “Paslon satu melakukan politik uang yang terstuktur, sistematis dan masif di tujuh kecamatan yang melaksanakan PSU,” yang dilansir dari laman resmi MK, Rabu (21/7/2021), sebagaimana dikutip kalselpos.com dari kompas.com.
Bambang mengatakan, perolehan suara yang diperoleh Sahbirin-Muhidin jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta demokratis.
Ia menduga tindakan tersebut dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel dan pemerintah daerah setempat.
Bambang menambahkan, politik uang yang diduga dilakukan oleh Sahbirin-Muhidin bekerjasama dengan oknum kepala desa, ketua Rukun Tetangga (RT) serta preman.
Kepala desa dan RT, kata dia, mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan Sahbirin-Muhidin.
Paslon 1 melalui timnya juga diduga melakukan ancaman, bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos paslon 1 di tempat pemungutan suara (TPS).
Bambang membeberkan, Bawaslu Kalsel juga turut berkontribusi atas tumbuh suburnya tindakan politik uang.
Menurutnya, dalam beberapa pernyataan di media, Bawaslu Kalsel menyatakan secara terbuka, paslon boleh menyebar zakat di wilayah PSU.
“Seharusnya sebagai lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kejujuran dalam PSU Kalsel, Bawaslu Kalsel segera menghimbau pembagian zakat oleh paslon harus dilakukan melalui lembaga berwenang, seperti Bazis,” ujarnya.
“Akan tetapi, Bawaslu Kalsel baru mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan agar paslon menyalurkan zakat melalui Bazis pada 6 Mei 2021,” sebut Bambang.
Ia juga menduga, KPU Kalsel berpihak kepada Sahbirin-Muhidin dengan mengulur waktu pelantikan KPPS dan masih menggunakan KPPS yang lama.
Selain itu, KPU juga disebut menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar UU Pilkada dan menguntungkan Sahbirin-Muhidin yang telah melakukan mobilisasi pemilih.
Oleh karena itu, pemohon menilai Sahbirin-Muhidin seharusnya didiskualifikasi atau perolehan hasil suaranya dinihilkan, akibat terjadinya politik uang yang dilakukan secara terstukrur, sistematis dan masif (TSM) dari sebelum PSU.
(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.