Marabahan, kalselpos.com– Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) program pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS tak sendiri, ia hadir didampingi Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kepala BPKAD Samson, Kepala BP2RD Ardiansyah, dan Kepala inspektorat Ismed Zulfikar.
Acara sendiri digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprop) Kalsel.
Acara yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru pada (19/04/2021) ini dihadiri bupati/ wali Kota dan Ketua DPRD se-Kalsel dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat mewajibkan semua undangan harus menjalani rapid antigen serta menyediakan hand sanitizer.
Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA menyambut baik kegiatan. Pemprov Kalsel juga berterimakasih kepada para pimpinan daerah kabupaten/kota yang telah berhadir.
“Melalui rakor ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan korupsi di Kalsel. Pencegahan korupsi kita nilai sudah cukup baik, namun harus ditingkatkan,“ ungkap Safrizal.
Safrizal juga menyampaikan harus ada upaya peningkatan pemberantasan korupsi khususnya upaya perencanaan pencegahan.
Ia menyatakan harus ada peningkatan sinergitas antara Pemprov, BPK, KPK maupun lnspektorat.
Pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan, tambah pria asal Aceh ini. Ia titip pesan kepada anggota dewan yang hadir agar produk legislasi dalam menciptakan keterbukaan dapat dibuat.
Sementara Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama Selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI menyampaikan bahwa mereka memiliki empat satgas yaitu dua satgas pencegahan dan dua penindakan.
“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah preventif atau pencegahan,“ ucapnya.
Bahtiar juga berharap Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 di 14 kabupaten/kota dan provinsi, agar tak ada jarak yang jauh antar kabupaten/kota dan provinsi di Kalsel.
“Kita akan berikan atensi khusus bagi daerah yang rendah nilai MCP-nya,“ jelas polisi aktif ini.
Nilai ini sendiri merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam menangani korupsi. Termasuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Sebagai informasi Kabupaten Barito Kuala dalam penerimaan pajak berada di posisi keempat tertinggi capaian realisasinya.
Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS selepas acara langsung meminta kepada Kepala SKPD terkait untuk memberikan atensi agar tidak ada nilai MCP yg rendah.
“Kita pemerintah kabupaten tentu akan terus berupaya memberikan usaha terbaik dalam pemberantasan korupsi,“pungkasnya.
kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini
Download aplikasi kalselpos.com di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com
