Pemprov Kalsel menyambut rencana pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. BKD Kalsel siapkan antisipasi APBD sembari menunggu regulasi resmi.
Banjarbaru, kalselpos.com –
Pemprov Kalimantan Selatan menyambut baik rencana pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan pemerintah pusat ini diyakini bakal memperkuat keuangan daerah dan mendongkrak Kesejahteraan pegawai.
Kepala BKD Kalsel, Noryadi, mengaku terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN. Namun, daerah masih menunggu regulasi resmi dari pusat sebagai dasar eksekusi di lapangan.
“Koordinasi jalan terus. Tapi sampai saat ini regulasi resmi dari KemenPAN-RB maupun BKN belum terbit,” ujar Noryadi di Banjarbaru, Jumat (6/11).
Sebagai antisipasi, BKD Kalsel sudah menyiapkan ancang-ancang anggaran di APBD. Edukasi dan sosialisasi ke pegawai juga digencarkan agar tidak memicu keresahan.
“Langkah antisipatif sudah siap. Begitu aturan pusat keluar, kami langsung laksanakan,” tegasnya.
Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Pemprov Kalsel mencapai 6.398 orang. BKD baru saja merampungkan evaluasi kontrak kerja yang berakhir pada 31 Oktober 2026.
Hasilnya, sebanyak 6.322 pegawai resmi mendapat perpanjangan kontrak. Sebaliknya, 76 orang diputuskan tidak diperpanjang karena berbagai faktor.
“Sebanyak 76 orang tidak diperpanjang. Alasannya beragam, mulai dari mundur sendiri, pensiun, meninggal dunia, kinerja buruk, absensi, hingga faktor kesehatan,” beber Noryadi.
Berdasarkan rencana Kementerian Keuangan, pengalihan status dan pembiayaan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dimulai Januari 2027. Anggaran jumbo sekitar Rp31,1 triliun telah disiapkan pusat untuk menyokong kebijakan ini.
Tak hanya itu, pusat juga menyiapkan skema bantuan fiskal bertahap selama tiga tahun ke depan. Bantuan ini menyasar PPPK daerah yang pembiayaannya saat ini masih membebani APBD. Langkah ini diharapkan memberi kepastian status pegawai sekaligus mengoptimalkan layanan publik.
