DLH Kalsel memperkuat Program Kampung Iklim (Proklim) di zona rawan karhutla guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.
Banjarbaru, kalselpos.com-Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatatkan capaian positif sebesar 5,28 persen. Kendati demikian, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mulai mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dengan memperkuat sektor riil dan menggenjot program hilirisasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat menghadiri talkshow bertema “Zona Cuan” di Gedung NT Tower, Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
“Pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 5,28 persen tentu patut kita syukuri. Namun, kita juga menyadari bahwa ekonomi Kalsel saat ini masih cukup bergantung pada sektor pertambangan,” ujar Syarifuddin.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Syarifuddin menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel ke depan akan mengalihkan fokus pada penguatan potensi sumber daya lainnya. Sektor-sektor non-tambang yang akan diperkuat secara masif meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, sebuah pertumbuhan ekonomi baru bisa dikatakan berkualitas apabila dampaknya dapat dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat bawah melalui indikator kesejahteraan yang riil.
“Yang kita inginkan adalah pertumbuhan yang tidak hanya tinggi di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pembukaan kesempatan kerja, dan penguatan daya beli,” tuturnya.
Lebih lanjut, Syarifuddin memaparkan bahwa program hilirisasi komoditas lokal kini menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Kalsel. Kekayaan alam daerah seperti batu bara, kelapa sawit, karet, serta hasil pertanian dan perikanan terus didorong agar tidak lagi keluar dalam bentuk komoditas mentah (raw material).
Sebagai contoh, sektor kelapa sawit di Kalsel saat ini telah berhasil melalui proses hilirisasi menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi, seperti minyak goreng dan bahan bakar B50. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengembangkan diversifikasi produk turunan ini ke taraf yang lebih maju.
“Prinsipnya, jangan hanya bahan mentah yang keluar dari Banua. Nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan juga harus tinggal dan dinikmati di Banua,” pungkas Syarifuddin.
