Anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi meminta Pemprov Kalsel memasukkan program pemulihan ekonomi korban karhutla dalam RAPBD 2027.
Banjarmasin, kalselpos.com – Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027. Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, SP, meminta pemerintah menyiapkan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan riil warga.
Menurut Firman, karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama UMKM, petani, peternak, dan nelayan.
Karena itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pendataan terhadap warga dan sektor usaha yang mengalami kerugian.
“Jangan sampai setelah penanganan darurat selesai, masyarakat justru harus berjuang sendiri untuk memulihkan usahanya. Pembahasan RAPBD 2027 perlu mengantisipasi kebutuhan pemulihan pascabencana melalui program dan dukungan anggaran yang terukur,” tegasnya.
Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel menyebutkan, sejumlah bentuk dukungan dapat dikaji, mulai dari bantuan modal usaha, sarana produksi, pembiayaan terjangkau, hingga pendampingan dan fasilitasi pemasaran.
Ia menekankan, seluruh program harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk menyelaraskan data penerima dan mencegah tumpang tindih bantuan.
Firman berharap penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, perlindungan kesehatan, hingga pemulihan penghidupan masyarakat terdampak.
