Ketua DPRD Kota Banjarbaru Ir Syamsuri memimpin rapat Banggar pembahasan APBD 2027 guna memastikan anggaran tepat sasaran.
Banjarbaru, Kalselpos.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Ir. Syamsuri, menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas belanja, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Hal tersebut sejalan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru bersama Ketua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APMP2KB), serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).
Rapat pembahasan APBD 2027 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Yaqut DPRD Kota Banjarbaru, Sabtu (10/10/2026).
Syamsuri mengatakan, pembahasan anggaran tidak boleh sekadar berorientasi pada penyusunan angka dan pemenuhan administrasi. Lebih dari itu, setiap alokasi dana perlu memiliki tujuan yang jelas dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas daerah. Kami ingin anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya terserap secara administratif,” ujar Syamsuri.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal proses penganggaran agar penggunaan keuangan daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, usulan program dari setiap perangkat daerah perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk urgensi kegiatan, sasaran penerima manfaat, serta hasil yang ingin dicapai.
Program Perangkat Daerah Harus Terukur
Dalam pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD turut mencermati program dan kebutuhan anggaran sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing instansi.
Syamsuri menilai, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting agar program yang disusun tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara optimal.
Ia juga menekankan pentingnya penentuan prioritas, terutama untuk program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga.
“Setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan urgensi program yang diajukan, target yang ingin dicapai, dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan begitu, anggaran yang disepakati nantinya memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia berharap, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat menghasilkan kesepakatan yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pengawasan Tak Berhenti pada Pengesahan
Ketua DPRD Banjarbaru itu juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak berhenti setelah APBD disahkan. Pelaksanaan program dan realisasi anggaran harus tetap dipantau agar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya berapa besar anggaran yang digunakan, tetapi apa hasilnya dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Melalui pembahasan APBD 2027, DPRD Kota Banjarbaru berharap tercipta perencanaan anggaran yang lebih terarah, dengan mengutamakan program prioritas dan memperkuat kualitas pelayanan publik.
Syamsuri menegaskan, sinergi antara legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat agar APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif, sekaligus menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru.
