Pemkab Balangan menyerahkan hibah sarana prasarana dan rumah dinas kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan demi perkuat layanan.
Paringin, kalselpos.com –
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan menerima hibah sarana dan prasarana (sapras) secara simbolis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan. Selain itu, Pemkab Balangan juga menyerahkan rumah dinas imigrasi untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian penyerahan ini sekaligus memperkuat sinergi kedua pihak melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Jumat (11/9/2026) lalu.
Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, mengatakan bahwa dukungan ini sejalan dengan visi daerah untuk menjadikan Kabupaten Balangan sebagai daerah tujuan kunjungan. Menurutnya, posisi Balangan sangat strategis karena berada di tengah persimpangan tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kehadiran fasilitas keimigrasian yang memadai harapannya dapat menarik masyarakat dari berbagai daerah tetangga, seperti Hulu Sungai Tengah, Tabalong, hingga Barito Utara. Fakhriyanto menambahkan bahwa kunjungan warga luar daerah ini nantinya akan berdampak positif pada perputaran dan pertumbuhan ekonomi warga Balangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan. Yan Wely menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Balangan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum keimigrasian. Oleh karena itu, instansinya akan mengelola dukungan sapras ini secara profesional demi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan, Muhammad Hariyadi, turut menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Pemkab Balangan. Hariyadi menegaskan bahwa dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting. Bantuan ini tidak hanya menyangkut aspek pembangunan fisik semata, melainkan juga memicu lompatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat luas.
