Paringin,kalselpos.com-DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua II Saiful Arif, serta dihadiri anggota DPRD, Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi, unsur Forkopimda, kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD disampaikan oleh anggota DPRD Balangan, H. Hayatuddin, yang mewakili seluruh fraksi DPRD Balangan .
Dalam penyampaiannya, fraksi-fraksi DPRD secara umum memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan atas penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi menilai penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Meski memberikan apresiasi, fraksi-fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Di antaranya, perlunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.
Selain itu, fraksi-fraksi mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan agar terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD juga menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Fraksi-fraksi berharap laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD Balangan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya sebelum Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
