Banjarbaru, Kalselpos.com – Komisi II DPRD Kota Banjarbaru menyoroti temuan adanya perbedaan kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di Pasar Bauntung. Meski memiliki kemasan dan label yang sama, isi beras dinilai berbeda kualitasnya namun tetap dipasarkan dengan harga serupa.
Temuan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Banjarbaru bersama Perum Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), serta UPT Pasar, Kamis (18/6/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Liana, mengatakan kejanggalan itu pertama kali ditemukan saat pihaknya melakukan monitoring lapangan bersama Disperindag dan UPT Pasar di Pasar Bauntung.
“Kami menemukan beras SPHP dengan kemasan dan label yang sama, tetapi kualitas beras di dalamnya berbeda. Namun harga jualnya tetap sama. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan dan perlu penjelasan dari Bulog,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Liana, perbedaan kualitas produk tanpa disertai informasi yang jelas berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ia menilai kemasan yang identik dapat membuat pembeli kesulitan membedakan mutu beras yang mereka peroleh.
DPRD Banjarbaru meminta agar setiap perbedaan kualitas produk pangan disertai penanda atau informasi yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, harga jual juga seharusnya disesuaikan dengan kualitas produk yang ditawarkan.
“Kalau kualitasnya berbeda, seharusnya ada pembeda yang jelas pada kemasannya. Jika kualitasnya lebih rendah, harga jual juga perlu disesuaikan agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” tegasnya.
Liana menambahkan, persoalan tersebut juga berdampak pada pedagang. Mereka kesulitan menjual beras dengan kualitas yang dianggap lebih rendah karena harus bersaing dengan produk lain yang dijual pada harga yang sama.
“Akibatnya, pedagang terpaksa mengurangi margin keuntungan agar barang tetap laku. Ini tentu menjadi beban bagi mereka,” katanya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menekankan pentingnya pencantuman informasi produk secara lengkap, termasuk masa kedaluwarsa, guna menjamin keamanan dan kelayakan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Sementara itu, pihak Bulog menjelaskan bahwa sebagian beras SPHP yang beredar saat ini merupakan stok lama yang masih harus disalurkan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Penggunaan kemasan lama disebut dilakukan untuk menghemat biaya pengadaan kemasan baru.
Meski memahami alasan tersebut, DPRD Banjarbaru menilai transparansi kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi negatif terhadap program SPHP.
Selain persoalan beras, Komisi II DPRD Banjarbaru juga menyoroti distribusi minyak goreng Bulog di Pasar Bauntung. Saat ini, alokasi minyak goreng untuk mitra Bulog di pasar tersebut hanya sekitar 200 dus per minggu dan disalurkan melalui dua pedagang mitra.
Menurut Liana, terbatasnya jumlah mitra menjadi salah satu kendala distribusi. Karena itu, pemerintah diminta lebih aktif membantu pedagang lain agar dapat bergabung menjadi mitra Bulog sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok semakin luas.
“Jika masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, pemerintah harus lebih proaktif mendampingi pedagang yang ingin menjadi mitra Bulog. Jangan menunggu, tetapi harus jemput bola,” ujarnya.
Meski menemukan sejumlah catatan dalam pengawasan pasar, DPRD menilai kondisi harga kebutuhan pokok di Banjarbaru secara umum masih terkendali. Bahkan beberapa komoditas, seperti telur ayam, dilaporkan mengalami penurunan harga.
Komisi II DPRD Banjarbaru memastikan hasil RDP tersebut akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dewan guna memastikan kualitas produk, distribusi, dan pengawasan pangan berjalan lebih optimal demi melindungi kepentingan masyarakat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
