Banjarmasin, kalselpos.com –
Isu independensi lembaga legislatif kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kritik terhadap peran pimpinan komisi strategis di parlemen. Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menilai bahwa fungsi pengawasan DPR RI saat ini menghadapi tantangan serius, terutama ketika terjadi kedekatan yang dinilai berlebihan dengan pihak eksekutif.
Sorotan tersebut mengarah, pada peran M Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR RI yang dinilai lebih sering membela kebijakan ekonomi pemerintah di ruang publik. Menurut Zaki, kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan dukungan politik, yang seharusnya dijaga secara tegas dalam sistem demokrasi.
Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 20A, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi. Ketiganya dinilai harus dijalankan secara independen demi menjaga keseimbangan kekuasaan.
Pengamat menilai, jika fungsi pengawasan melemah, maka potensi penyimpangan kebijakan dapat terjadi tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, proses pembahasan anggaran dan legislasi juga dikhawatirkan tidak lagi sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
Zaki menegaskan, parlemen harus kembali pada peran utamanya sebagai penyeimbang kekuasaan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama demokrasi yang harus dijaga oleh seluruh anggota legislatif.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
