Martapura, Kalselpos.com – Bupati Banjar H Saidi Mansyur meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama jajaran SKPD di Aula Barakat lantai 2 Martapura, Senin (18/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Banjar Saidi Mansyur menyoroti pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, seluruh program intervensi harus segera dijalankan dengan tetap mengedepankan akurasi data penerima manfaat.
“Pemanfaatan DTSEN harus benar-benar dioptimalkan supaya bantuan dan program pemerintah tepat sasaran serta dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain membahas percepatan program, rakor juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Persoalan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena angkanya masih berada di level 23,87 persen.
Tak hanya itu, proses penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang mulai berjalan sejak April turut dibahas dalam forum tersebut.
Saidi meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program yang realisasinya masih rendah. Ia juga menekankan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap program harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat staf agar pelaksanaannya optimal dan benar-benar produktif,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Banjar juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mendukung survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia meminta para pegawai mengisi survei secara objektif dan jujur tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Hasil survei nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Penataan aset daerah juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Saidi meminta setiap SKPD memperkuat administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan pencatatan aset sesuai kondisi di lapangan.
“Kepala SKPD harus bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan administrasi, fisik maupun aspek hukum aset daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia turut mengingatkan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan hingga manajemen risiko.
Saidi berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat terus menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, Pemkab Banjar juga berencana memperluas pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat, seperti program perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan penerangan jalan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
