Rantau, kalselpos.com — Bupati Tapin H Yamani membawa setumpuk usulan pembangunan saat menghadiri rapat koordinasi bersama Ketua Komisi II DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR di Jakarta, 11–13 Mei 2026.
Pertemuan rakor tersebut bersamaan dengan Kepala Daerah Se Kalimantan Selatan di sambut langsung Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kementrian Dalam Negeri RI Mendagri RI Tito Karnavian dan perwakilan Kementrian Pertanian RI.
Adapun Pemerintah Kabupaten Tapin dibawah kepemimpinan Bupati Tapin H Yamani mengusulkan pembangunan jalan, penguatan kawasan pangan, pengendalian longsor Sungai Tapin, hingga penyediaan air bersih.
Di hadapan kementerian terkait, Tapin memaparkan kondisi wilayah yang selama ini menjadi penyangga sektor pertanian dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Namun, sebagian akses penghubung menuju kawasan produksi, bendungan, dan pelayanan publik masih dalam kondisi rusak.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur benar-benar menyentuh kawasan produktif dan daerah yang selama ini aksesnya terbatas,” kata H Yamani.
Salah satu usulan terbesar ialah penanganan jalan menuju kawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Tapin. Ruas Bitahan–Miawa, Miawa–Batu Ampar, dan Batu Ampar–Batung disebut menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dari wilayah pedalaman Kecamatan Piani.
Pemkab Tapin menilai keberadaan jalan mantap akan mempercepat arus logistik sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi di kawasan bendungan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan koridor Sawang–Pandahan yang terhubung dengan kawasan lumbung pangan rawa Batang Banyu. Jalur tersebut diproyeksikan menopang program swasembada pangan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.
Di sektor pariwisata, Tapin meminta dukungan peningkatan ruas Binuang–Batu Hapu dan Kambang Kuning–Batu Hapu untuk menunjang kawasan Geopark Meratus Goa Batu Hapu. Pemerintah daerah berharap akses yang lebih baik dapat mendongkrak kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Tapin juga membawa persoalan layanan kesehatan. Ruas Bitahan–RSUD dan Tarantang–Translok diusulkan masuk prioritas penanganan karena menjadi akses menuju RSUD Datu Sanggul. Sebagian ruas masih mengalami kerusakan berat.
Total usulan pembangunan jalan yang diajukan mencapai Rp113,3 miliar.
Tak hanya infrastruktur darat, Pemkab Tapin turut meminta dukungan penanganan longsor di sepanjang Sungai Tapin. Sedikitnya lima titik rawan diusulkan untuk pembangunan perkuatan tebing dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp9,4 miliar.
Menurut H Yamani, Sungai Tapin memiliki peran penting bagi pertanian masyarakat dan menjadi bagian dari DAS Barito yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Di bidang cipta karya, Tapin mengajukan pembangunan jaringan distribusi air bersih Tapin Selatan–Karangan Putih serta pembangunan sanitasi skala individual. Nilai usulan mencapai Rp93 miliar.
Pemerintah daerah juga menyoroti perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dari total lahan baku sawah seluas 31.355 hektare, Tapin masih perlu melakukan penyesuaian tata ruang agar target perlindungan lahan pangan produktif sesuai ketentuan pemerintah pusat dapat tercapai.
H Yamani mengatakan koordinasi dengan kementerian dilakukan untuk memastikan kebutuhan daerah masuk dalam agenda pembangunan nasional.
“Tapin punya peran strategis sebagai kawasan pangan dan pengembangan ekonomi di Kalimantan Selatan. Infrastruktur menjadi syarat utama agar potensi itu bisa berkembang,” ujarnya.
Turut serta mendampingi Kepala Dinas PUPR Yustan Azidin, Kepala Bappelitbang Meidy Harris Prayoga, Kepala Dinas Pertanian Drh M Tri Asmoro, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Reza Ramadie, Kepala Dinas Perdagangan MZ Walaidi Rahmat, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Sosial H Syafrudin dan Kepala Dinas PMPTSP Slamet.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
