Paringin,Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan bahwa pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) untuk jenjang SD dan SMP Negeri pada tahun ajaran 2026/2027 dipastikan gratis tanpa pungutan biaya apa pun.
Penegasan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang digelar usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Bupati Balangan, Senin (4/5/2026).
Penandatanganan tersebut berisi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan SPMB yang berpegang pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Selain itu, seluruh pihak juga berkomitmen mengawal setiap tahapan SPMB agar berlangsung gratis tanpa pungutan biaya serta menghindari segala bentuk pertentangan kepentingan.
Komitmen bersama ini ditandatangani oleh sejumlah unsur, mulai dari Pemerintah Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinsos, hingga aparat pengawas, sebagai bentuk jaminan bahwa proses penerimaan murid baru berjalan bersih dan adil bagi seluruh calon peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan, H Abiji, menjelaskan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak di Bumi Sanggam.
“Kami pastikan gratis untuk penerimaan murid baru, dan tidak ada yang harus membayar atau ada sekolah yang macam – macam-” tegasnya.
Abiji ,juga mengimbau orang tua dan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses SPMB. Apabila ditemukan adanya indikasi pungutan liar atau praktik kecurangan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada Disdikbud Balangan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sebagai informasi, penandatanganan komitmen bersama serupa juga dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memastikan SPMB tahun ajaran 2026/2027 berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh daerah.
Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pendidikan dasar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Balangan, harus benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala adanya biaya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
