Paringin,kalselpos.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (21/4/2026), di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Balangan.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi standar pelayanan yang selama ini berjalan di DPMPTSP dan MPP Balangan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak.
Kepala DPMPTSP Balangan, Dr. Akhriani, menyampaikan bahwa FKP menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pelaku usaha hingga stakeholder yang kerap memanfaatkan layanan di MPP.“Melalui FKP ini, kami menerima berbagai evaluasi terkait pelayanan yang telah kami berikan, apakah sudah maksimal atau masih perlu perbaikan. Masukan ini akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, terdapat lima jenis layanan yang menjadi fokus evaluasi, yakni pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), surat izin praktik ners, serta persetujuan lingkungan (UKL-UPL/AMDAL).
Kelima layanan tersebut merupakan layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, dari total sekitar 114 jenis layanan yang tersedia di MPP Balangan.
Sementara itu, Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Balangan, Ernawati, menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Balangan telah meraih kategori pelayanan prima, meski masih perlu peningkatan untuk mencapai posisi yang lebih baik secara nasional. “Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melalui FKP ini, dengan melibatkan berbagai unsur seperti akademisi, pihak swasta, wartawan, hingga LSM,” jelasnya.
Ernawati , menambahkan, keterlibatan berbagai pihak tersebut penting sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik.
Melalui forum ini, DPMPTSP Balangan menargetkan peningkatan kualitas pelayanan guna mendukung pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
