Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin terus membenahi sistem rujukan untuk penanganan kedaruratan sosial dan orang terlantar. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat respons terhadap kelompok rentan yang membutuhkan layanan segera.
Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi penanganan rujukan orang terlantar dalam kedaruratan digelar Dinas Sosial Tapin, Senin (20/4/2026). Berlangsung Kantor Dinas Sosial Tapin.
Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, tenaga kesejahteraan sosial, serta lembaga mitra pekerja sosial, dengan mendatangkan Nara sumber Dinas Sosial Prov Kalsel dan Yayasan Pemulihan Rumah Kobra Kalimantan Selatan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tapin, H Zainal Abidin, membuka kegiatan mengatakan penanganan orang terlantar merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan menjadi faktor penentu.
“Masalah sosial terus berkembang, s sistem rujukan harus jelas agar setiap kasus bisa ditangani cepat dan sesuai kewenangan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Dengan rujukan yang terintegrasi, penanganan tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung.
Sementara Kepala Dinas Sosial Tapin, Syafrudin, menyebut sosialisasi difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dan pilar sosial, seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan, dan pekerja sosial masyarakat.
“Pemahaman prosedur harus seragam agar layanan lebih responsif,” kata Syafrudin.
Menurut dia, kolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan lembaga mitra telah berjalan dalam setahun terakhir. Pengalaman lapangan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem rujukan.
Ketua Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Pemulihan Rumah Kobra Kalimantan Selatan, Ardian Noverdi Pratama, menyoroti peran jejaring kemanusiaan dalam penanganan sosial, terutama terkait penyalahgunaan narkotika.
Ia menyebut pihaknya mengembangkan kader pemulihan berbasis komunitas serta rumah singgah untuk mendukung proses rehabilitasi lanjutan.
“Pendekatannya tidak hanya pemulihan, tetapi juga pembentukan karakter agar mereka bisa kembali berfungsi di masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan sistem penanganan kedaruratan sosial yang lebih terstruktur dan terpadu, sehingga layanan dapat menjangkau warga yang membutuhkan secara cepat dan tepat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
