Banjarmasin, kalselpos.com – Di balik peran heroik mereka menjaga infrastruktur kota dan berjibaku menghadapi banjir, Pasukan Turbo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin justru menghadapi kenyataan pahit.
Hak dasar berupa perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang seharusnya mereka terima, ternyata diduga tidak dibayarkan oleh perusahaan ‘outsourcing’ penyedia tenaga kerja.
Fakta mengejutkan ini terungkap setelah sejumlah anggota Pasukan Turbo menjalani perawatan medis. Bukannya mendapatkan layanan kesehatan, mereka justru diminta membayar biaya pengobatan secara mandiri. Status kepesertaan BPJS mereka dinyatakan nonaktif akibat tunggakan iuran.
“Kontrak kami memang berakhir 31 Desember 2025 dan beralih ke penyedia baru. Tapi setiap bulan gaji kami tetap dipotong untuk BPJS. Saat berobat, kami malah disuruh bayar karena kepesertaan tidak aktif,” ungkap Dina, salah seorang anggota Pasukan Turbo, Selasa (6/1/2026), usai mendatangi kantor PT Cangkal Wasista Nugraha di Komplek Bumi Kasturi.
Dia juga mengaku telah berulang kali meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan ‘outsourcing’. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak transparan dan tanpa kepastian waktu pembayaran.
“Kami sudah datang langsung ke kantor perusahaan. Katanya akan dibayarkan Januari 2026, ini tapi kapan pastinya tidak jelas. Seolah-olah masalah ini dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima para pekerja, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan disebut telah terjadi selama lima bulan, sementara BPJS Kesehatan menunggak satu bulan. Ironisnya, pemotongan iuran tetap dilakukan setiap kali gaji dibayarkan.
“Yang membuat kami semakin kecewa, potongan BPJS tetap ada di-slip gaji. Tapi saat kami butuh, hak itu justru tidak bisa digunakan,” ucap Dina dengan nada kesal.
Merasa dirugikan, Pasukan Turbo menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka berkomitmen mengawal persoalan ini hingga hak-hak normatif sebagai pekerja dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan penyedia jasa.
“Kami bekerja mempertaruhkan tenaga dan keselamatan di lapangan. Jangan sampai perlindungan dasar seperti BPJS justru diabaikan,” tegasnya.
Kasus ini semakin ironis karena mencuat di saat peran Pasukan Turbo sangat krusial, khususnya dalam kondisi darurat banjir yang masih melanda sejumlah kawasan di Banjarmasin. Di tengah risiko kerja yang tinggi, mereka justru harus berjuang memperjuangkan hak perlindungan sosialnya sendiri.
Sementara itu, upaya konfirmasi awak media kepada pihak PT Cangkal Wasista Nugraha terkait dugaan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan belum membuahkan hasil. Pihak perusahaan memilih enggan memberikan keterangan resmi.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
