BANJARMASIN, kalselpos.com – Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari meminta, agar jajaran Dinas Pendidikan setempat dapat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Pusat terkait program Makan Siang Gratis.
Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan, supaya pelaksanaan program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
“Disdik sebaiknya melakukan koordinasi dan konsultasi dahulu dengan Kementerian terkait, supaya mendapatkan keterangan dan informasi yang tepat dalam pelaksanaan program itu,” ujar Mathari kepada wartawan.
Menurutnya, pihak DPRD Kota Banjarmasin tentu menyambut baik rencana dilaksanakan program tersebut, namun perlu juga dipahami prosedur pelaksanaan hingga anggaran kegiatan program dimaksud.
“Saat ini, belum ada informasi pasti mengenai sumber anggaran yang akan digunakan, apakah berasal dari APBD atau APBN melalui kementerian,” ungkapnya.
Kemudian lanjutnya, untuk realisasi pelaksanaan program tersebut, juga belum diketahui apakah dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan ditiap daerah, atau pihak Kementerian Pusat.
“Disdik juga perlu mengetahui alur pelaksanaan program itu. Termasuk tanggung jawabnya ada di Dinas pendidikan masing-masing daerah atau langsung ditangani oleh pemerintah pusat,” katanya.
“Jadi penting untuk mempertanyakan ke kementerian, dari mana anggaran ini akan datang. Kalau memang di daerah, harus dievaluasi dulu,” pintanya.
“Ini program bagus dan dari pusat, jadi perlu kepastian,” sambungnya.
Diketahui, program makan siang gratis ini direncanakan akan mulai digelar pada tahun 2025, dengan tahap awal mencakup 20 persen sekolah di seluruh Indonesia.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
