BANJARMASIN, kalselpos.com – Komisi I DPRD Banjarmasin meminta agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat, meningkatkan kegiatan penertiban terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah itu.
Persoalan itu seperti keberadaan anak jalan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng), serta para pengamen jalanan.
“Sebab ada beberapa perilaku mereka yang bisa meresahkan masyarakat dan warga lainnya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Aliansyah, kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurutnya, pihak dewan akan ikut berupaya meningkatkan alokasi anggaran bagi Satpol PP dalam mendukung kegiatan penertiban tersebut.
“Namun, peningkatan anggaran harus diimbangi perbaikan kinerja. Kami siap untuk mendukung, tapi kami juga ingin melihat kinerja yang lebih maksimal,” ungkapya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin menyambut baik, masukan dari Dewan dan berkomitmen untuk memperbaiki kinerja, serta melakukan pembenahan terkait penertiban masalah sosial di Banjarmasin.
Ia menyatakan, Satpol PP selama ini sudah berupaya maksimal dengan anggaran yang tersedia melalui berbagai program yang telah dijalankan.
“Kami menerima semua masukan dan akan berusaha melakukan perbaikan, termasuk terkait penertiban anjal, gepeng, dan pengamen di berbagai titik. Meskipun anggaran terbatas, kami akan terus berusaha maksimal dalam melaksanakan tugas ini,” ujar Ahmad Muzaiyin.
Selain itu, pihak Satpol PP juga berencana untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memastikan bahwa penertiban masalah sosial berjalan lebih efektif dan tidak mengganggu ketertiban umum.
RDP ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi masalah sosial yang sering kali menjadi keluhan warga Banjarmasin, serta memastikan Banjarmasin tetap nyaman dan aman bagi masyarakat.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
