Kotabaru, kalselpos.com – Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri 13 kabupaten kota se-Kalsel, bertempat di Oproom sekretariat Pemda Kotabaru, Jumat (21/7/23).
Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, H Syamsir Rahman, Sekdakab Kotabaru, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kotabaru Saperiani dan pihak lainnya.
Salah satu yang ikut juga berhadir adalah anggota DPRD Kotabaru, Awaluddin, yang mengucapkan terimakasih serta menyebut baik diselenggarakannya kegiatan tersebut.
“Rapat yang terselenggara ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dan dapat merumuskan kebijakan teknis yang strategis sesuai tugas pokok dan fungsi dibidang pertanian dan pangan, pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian dan pangan dan pelaksanaan administrasi dibidang pertanian dan pangan,” tuturnya.
Dilanjutkannya, DPRD kabupaten Kotabaru memandang pentingnya kegiatan ini. Hal ini karena Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan mitra kerja bagi komisi II DPRD yang merupakan lembaga pemerintah yang berhadapan langsung dengan hajat hidup masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan.
Menurut politisi partai PAN ini, ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup sehat, beragam dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Di dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mejelaskan bahwa, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
”Tentu kita semua menyadari, problematika pangan saat ini adalah jumlah penduduk terus bertambah sementara kebutuhan akan jumlah dan kualitas pangan terus berkembang, disisi lain areal pertanian semakin menciut dengan adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan,” tambahnya.
Sementara pembukaan perluasan dan perluasan lahan pertanian harus memperhatikan banyak aspek, diantaranya masalah lingkungan dan tergantunnya ekosistem. “Sekali lagi kami berharap, dalam rapat koordinasi dapat memberikan solusi terbaik dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (fauji)
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
