Sekda Tanbu berikan jawaban terhadap 2 buah Raperda Inisiatif DPRD

Sekda Tanbu H. Ambo Sakka saat memberikan sambutan di ruang utama sidang DPRD Tanbu. (Foto: Istimewa)Kristiawan (kalselpos.com)

Batulicin, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Bupati Zairullah Azhar memberikan jawaban 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

Jawaban itu disampaikan Zairullah Azhar yang diwakili Sekretaris Daerah, H. Ambo Sakka pada rapat paripurna Pembahasan hal tersebut, Selasa (12/01/2022) di Gedung DPRD Tanbu.

Bacaan Lainnya

Disampaikannya, atas nama Pemerintah Daerah, pihaknya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada, Pimpinan Dewan, unsur-unsur pimpinan, dan fraksi-fraksi, atas usulan maupun seluruh tahapan pada pembahasan 2 buah Raperda Inisiatif ini.

H Ambo Sakka memaparkan, adapun 2 buah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu, diantaranya Raperda tentang penyelenggaraan jalan khusus perusahaan.

Dijelaskannya, pada dasarnya Pemerintah Daerah, sangat memberikan sebuah apresiasi dan menyambut baik terkait dengan adanya Raperda ini.

Karena, sebagai landasan hukum dalam upaya mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, serta kepastian hukum penyelenggaraan jalan Khusus di Daerah.

Kemudian, mewujudkan penyelenggaraan Jalan Khusus yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan di Daerah, dan konsep pembangunan jalan berkelanjutan.

Selain itu, menciptakan tatatertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan di daerah dalam mewujudkan penguasaan jalan khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi, untuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan khusus perusahaan melalui hak Inisiatif Dewan hal itu merupakan bentuk sinergitas Pemerintah Daerah dengan pihak pihak terkait.

Sehingga kedepan nantinya akan bisa mewujudkan sebuah tata kelola penyelenggaraan jalan di Bumi Bersujud menjadi lebih baik.

Adapun beberapa Raperda yang ada sebagai berikut; pertama, Raperda tentang Pengelolaan Air Sungai, dimana era otonomi daerah yang diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya bertujuan menciptakan demokratisasi, pemerataan, dan keadilan dengan memperhatikan potensi serta keaneka-ragaman daerah.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.