Refly Harun sandingkan kisah Umar Bin Khattab dengan Kenaikan harta Kekayaan Jokowi dan Menterinya

  • Whatsapp
Refli Harun(kalselpos.com)

Jakarta, kalselpos.com – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut buka suara terkait kenaikan harta kekayaan Presiden Jokowi dan sejumlah menterinya selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Refly Harun, Selasa (14/9) kemarin, sebagaimana dikutip kalselpos.com GenPi.co.

Bacaan Lainnya

Refly Harun pun lantas membahas mengenai kisah Umar Bin Khattab yang tidak menginginkan anak buahnya berbisnis.

“Saya teringat Umar Bin Khattab, dalam film yang saya tonton. Dia tidak menginginkan gubernur-gubernurnya berbisnis. Lalu gubernurnya protes, mengatakan mereka berbisnis secara sah, tidak memanfaatkan jabatan,” jelas Refly Harun.

“Tapi dia (Umar) bilang begini, ya kalian berbisnis secara sah. Tapi kalau kalian berbisnis, maka kalian akan lebih banyak memikirkan bisnis ketimbang memikirkan rakyat,” sambungnya.

Menurut Refly Harun, menjadi pejabat di Indonesia tidak akan menjadikan orang itu miskin dan justru sebaliknya.

“Jadi menjadi pejabat publik di Republik ini memang tidak menjadikan Anda bertambah miskin, tetapi justru membuat Anda menjadi lebih kaya,” bebernya.

Oleh sebab itu, menurut Refly Harun, mentalitas Umar sulit untuk diterapkan di Indonesia.

“Jadi yang namanya mentalitas Umar Bin Khattab itu ya sukar rasanya untuk ditiru pada pejabat-pejabat zaman sekarang ini,” paparnya.

Selain itu, pengacara itu juga menyoroti pertambahan harta kekayaan Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi sendiri mengalami pertambahan kekayaan. Walaupun kekayaannya tidak fantastis,” ujar Refly Harun.

Dari pertambahannya, terlihat bahwa Jokowi merupakan orang tradisional.

“Kelihatan betul kalau dia orang yang tradisional, tidak ada surat berharga. Ya paling tidak itu yang dilaporkan,” jelasnya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka memiliki saham di perusahaan atau tidak.

“Cuma masalahnya, sekali lagi kita harus juga membedakan harta perusahaan dengan harta pribadi. Apakah betul misalnya Presiden Jokowi tidak memiliki saham-saham di perusahaan atau menteri-menteri ini tidak memiliki saham,” ungkapnya.

Pasalnya, jika harta itu dikonversi, maka kekayaan mereka akan jauh lebih besar.

“Kalau itu dikonversi dengan cara tertentu, kekayaannya jauh lebih dahsyat,” pungkasnya.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono yang mengalami kenaikan harta yang drastis, yakni mencapai Rp 481 miliar lebih.

Menteri Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 67 miliar lebih.

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengalami kenaikan harta selama pandemi sebesar Rp 23 miliar lebih.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate yang mengalami kenaikan harta mencapai Rp 17 miliar lebih.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kenaikan harta sebesar Rp 8,9 miliar.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.