Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Dana KONI Banjarmasin Jalani Sidang Perdana

Sidang perdana dua terdakwa dugaan korupsi dana KONI Banjarmasin (Ist)

Banjarmasin, kalselpos.com – Dua terdakwa yang diduga melakukan korupsi dana hibah Pemko kepada KONI Kota Banjarmasin, mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Rabu (14/10/2020) kemarin.

Bacaan Lainnya

Kedua terdakwa yakni mantan Ketua Umum KONI Banjarmasin Drs Djumaderi Masrun dan Sekretaris KONI Banjarmasin Drs Widharta Rahman, dengan dugaan tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan hibah senilai lebih dari Rp 2 M.

Menurut JPU yang dikomandoi jaksa senior M Irwan mengakui, kalau dalam persidangan memang terdapat unsur kerugian negara di kisaran angka Rp 2 miliar lebih, tetapi yang digunakan kedua terdakwa masing masing Djumaderi diangka Rp500 juta dan Widharta dikisaran angka Rp50 juta.

“Sedangkan kerugian negara Rp 2 M lebih itu berdasarkan perhitungan BPKP,’’ ucap Irwan kepada awak media usai sidang.

Jumlah persisnya Rp2,1 M, berdasarkan penyidikan ada anggaran yang tidak sesuai serta pertanggungjawaban yang tidak sesuai pula.

Sedangkan pemakaian yang riil digunakan kedua terdakwa adalah Rp500 juta dan Rp50 juta, “Tapi tentunya akan kita lihat di proses persidangan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan dakwaan,” ujar Irwan singkat.

Sementara penasihat hukum kedua terdakwa Marudut Tampubolon sengaja tidak melakukan eksepsi terhadap kedua kliennya, karena proses persidangan sudah sesuai ketentuan.

Karena pihak terdakwa tidak melakukan eksepsi, maka majelis hakim yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntak dengan di dampingi hakim Fauzi dan A Gawi, meminta kepada JPU pada sidang mendatang sudah mengajukan saksi saksi.

Kedua terdakwa yang disidang secara terpisah tersebut dengan dakwaan yang sama. Kedua terdakwa dalam proses persidangan menjalani tahanan kota.

Atas perbuatannya, JPU mendakwa keduanya melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwan subsidair kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Ahmad Fauzie
Editor : Zakiri