Noormiliyani gelar Rakor Bahas Kesiapan Pangan Batola

  • Whatsapp
Bupati Hj Noormiliyani AS saat Rakor bicarakan terkait kesiapan stok pangan untuk penanganan Covid-19 bersama dinas terkait. (Ist).

MARABAHAN, Kalselpos.com – Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempersiapkan ketersediaan pangan dampak pandemi Covid-19.

Rakor digelar di Kediaman Bupati Batola melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang H Zulkifli Yadi Noor, Kadiskoperindag Purkan, Kadisbunak Suwartono Susanto, Kadistan TPH Murniati, dan Kepala DKPP Rahmanuddin, serta sejumlah Kabid SKPD terkait, Selasa (26/05) sore.

Bacaan Lainnya

Bupati Hj Noormiliyani AS membicarakan sejumlah kesiapan, terutama terkait stok pangan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Ia memberi arahan agar ketersediaan pangan yang telah dilaporkan Satgas Ketahanan Pangan dapat dipastikan jumlah dan keberadaannya. Sehingga saat diperlukan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.

Selain itu, data valid terhadap jenis stok diminta disampaikan agar diketahui apakah surplus atau defisit sehingga bisa diambil langkah cepat untuk penambahan stok, baik dengan membeli dari kabupaten/kota di Kalsel maupun luar Kalsel.

Noormiliyani berpandangan terkait penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi, perlu dilakukan operasi pasar, terutama terhadap 11 bahan pangan yang harus tersedia secara lokal Batola.

“Agar operasi berjalan lancar maka ketersediaan dan kepastian stok pangan harus benar-benar terdeteksi, baik jumlah dan posisi penyimpanannya,” pintanya.

Stok pangan Batola saat ini sebagian berada di lumbung-lumbung milik Gapoktan, masyarakat, penggilingan padi, dan resi gudang yang ada di Kecamatan Mandastana dan Anjir Muara.

Ketersediaan pangan, terutama beras di Bumi Ije Jela julukan Kabupaten Batola tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan sampai pertengahan Juni 2020.

Sedangkan jenis pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabe, gula pasir, dan minyak goreng diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Namun untuk mencukupi ketersediaan bisa dilakukan sesuai permintaan, sebut Bupati”.

Sementara terhadap ketersediaan produk-produk peternakan, lanjutnya, seperti daging, telur, dan ayam pedaging dan lainnya dapat dipenuhi peternak lokal secara mandiri dengan bermitra dan mendatangkannya dari Kabupaten Tanah Laut atau Kabupaten Banjar.

Disampaikannya, mengingat bulan Juli 2020 memasuki musim panen padi di lahan sekitar 5.000 hektar milik petani.

Noormiliyani, memberikan arahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) dapat membeli hasil produksi untuk ketersediaan stok pangan.

Di samping itu, peran Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan dapat dimaksimalkan melalui cara yang tidak membebani para petani dalam menyimpan gabah.

Menyangkut SRG, sahut Kepala Bappelitbang Batola Zulkifli Yadi Noor, yakni terdapat beberapa kendala diantaranya terkait karakteristik petani lebih memilih menyimpan padinya di lumbung milik sendiri karena menganggap lebih mudah.

Selain itu, lanjutnya, volume produksi relatif kecil sehingga dapat ditampung di lumbung milik pribadi serta jarak domisili yang relatif jauh dari SRG sehingga memerlukan waktu, tenaga, dan biaya untuk menyimpan gabah di resi gudang.

Di kesempatan Rakor itu, Bupati perempuan pertama di Kalsel itu juga menyinggung permasalahan lain, di antaranya terkait pinjaman pupuk bersubsidi tanpa bunga, persiapan karantina kecamatan terpilih untuk ditetapkan sebagai karantina kabupaten, penguatan posko-posko perbatasan dan sungai, dan pelaksanaan rapid test massal.

 

Baca Berita Hari Ini, Berita Terbaru Terkini | kalselpos.com | Media Terpercaya dan Terverifikasi Dewan Pers

 

Kemudian, dia juga mengutarakan upaya untuk membangun kesadaran bersama menghadapi pandemi Covid-19 menuju new normal life, upaya memberdayakan seluruh komponen termasuk alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam menciptakan suasana ibadah yang lebih sehat tanpa meninggalkan kaidah dan syariat agama.

Selain itu, juga menciptakan suasana belajar mengajar yang berbeda dengan pembatasan – pembatasan dan seleksi area jajan anak sekolah yang lebih memenuhi standar kesehatan.

Rakor tersebut juga membahas menyangkut pinjaman pupuk bersubsidi tanpa bunga. Dia menegaskan kembali kepada Distan TPH dapat melakukan pendataan terhadap petani yang memiliki hutang atau tunggakan terhadap pinjaman pupuk bersubsidi.

“Jika memang terpaksa, harus diberikan keringanan atau dibebaskan sekali pun sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Kalau itu memungkinkan kenapa tidak,”pungkasnya sembari meminta untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu ke BPK.

Penulis : Muliadi
Penanggungjawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *