Bupati HSS Paparkan Indikator Menuju Kabupaten Ber-Aksi di Hadapan KPK

Teks foto:  PEMAPARAN- Bupati HSS, Syafrudin Noor, memaparkan indikator Kabupaten Ber-Aksi.(Sofan)(kalselpos.com)

Bupati HSS Syarifudin Noor memaparkan capaian tata kelola pemerintahan dan komitmen Kabupaten Ber-Aksi di hadapan Tim KPK RI.

Kandangan, kalselpos.com– Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Syarifudin Noor, memaparkan berbagai indikator dan komitmen daerahnya sebagai Calon Percontohan Kabupaten Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi), di hadapan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), di Pendopo Bupati, Selasa (3/11/2026).

Bacaan Lainnya

 

Dalam pemaparan tersebut, Bupati Syafrudin didampingi Wakil Bupati (Wabup), Suriani, Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Yustan Azidin dan Inspektur Daerah Kiky Rachmawati.

 

Bupati Syafrudin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di HSS tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan pencegahan melalui pembangunan sistem, peningkatan integritas aparatur, pelayanan publik yang berkualitas, serta pelibatan aktif masyarakat.

 

Menurutnya, capaian strategis dan indikator utama dengan visi dan misi lima tahun ke depan adalah “Membangun Desa Menata Kota Mewujudkan HSS yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologi (SEMANGAT).

 

Bupati mengungkapkan capaian positif, yakni IPM 75,51 persen

​penduduk miskin 3,12 persen

​pengangguran terbuka 2,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,11 persen.

 

“Sementara tata kelola pemerintahan Skor MCSP, SPI, SAKIP, Kepatuhan Pelayanan Publik, SPIP, SPBE, dan Opini WTP berada di atas rata-rata kriteria KPK,” ujar Bupati Syafrudin.

 

Dijelaskannya, dalam menuju Kabupaten Ber-Aksi ada lima pilar yang dilakukan, diantaranya penguatan kualitas pengawasan, optimalisasi peran Inspektorat, pengelolaan WBS, suksesnya layanan SAPA HSS dan SP4N-LAPOR yang membawa HSS meraih penghargaan Pengelola Pengaduan Terbaik I Tingkat Provinsi Kalsel.

 

Selain itu, penguatan kualitas pelayanan publik dari penyediaan Mall Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi layanan, pembayaran non-tunai, dan keterbukaan informasi publik.

 

Selanjutnya, peningkatan budaya kerja antikorupsi dari penandatanganan pakta integritas, pelatihan ACLC KPK, pencapaian Zona Integritas (WBK/WBBM), serta kedisiplinan berbasis digital (Smart Presensi dan e-Kinerja).

 

“HSS juga sukses melakukan efisiensi anggaran swakelola padat karya sebesar 32,19 persen atau Rp7,55 miliar) dan sinergi lewat GAGATAS HSS inovasi dari TP PKK,” ujar Bupati Syafrudin.

 

 

 

Pos terkait