Robohnya pagar DPRD Kalsel saat unjuk rasa jadi momentum evaluasi komunikasi pemda, penataan distribusi BBM subsidi, dan mitigasi karhutla.
Banjarmasin, kalselpos.com— Robohnya empat baris pagar besi Gedung DPRD Kalimantan Selatan saat unjuk rasa mahasiswa, Kamis (22/10/2026), menjadi momentum evaluasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Aksi tersebut membawa persoalan Karhutla dan antrean BBM bersubsidi yang dinilai mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi warga.
Kerusakan fasilitas publik tetap harus disikapi sesuai ketentuan. Namun, penyelesaian persoalan mendasar juga membutuhkan keterbukaan pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat.
Salah satu isu yang perlu dibahas ialah penataan distribusi BBM hingga pelosok desa. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi berwenang untuk mengevaluasi kebutuhan riil, memperkuat pengawasan, serta mengkaji kemungkinan penyaluran melalui pengecer sesuai regulasi yang berlaku.
Penataan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean, memperjelas distribusi, dan mencegah praktik penjualan yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, pencegahan Karhutla membutuhkan kebijakan jangka panjang. DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel sebelumnya menyerahkan Grand Design 20 Tahun Kalsel Mandiri Air kepada Komisi II DPRD Kalsel pada 5 Oktober 2026.
Gagasan pemanfaatan tampungan air bekas tambang dan penguatan ekonomi desa layak dikaji secara teknis, ekologis, dan ekonomis.
Pemerintah, DPRD, mahasiswa, serta masyarakat diharapkan membangun dialog terbuka. Pemulihan kepercayaan publik memerlukan transparansi, kebijakan terukur, dan pelaksanaan nyata demi kemaslahatan Banua.
