Direktur Hilirisasi Kementan RI Freddy menemui Bupati HSU H. Sahrujani untuk membahas alsintan, sumur bor, dan hilirisasi agrominapolitan.
Rantau, kalselpos.com –
Enam aparatur Pemerintah Kabupaten Tapin sukses menuntaskan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah kini menuntut agar pendidikan kepemimpinan bagi aparatur tidak berhenti pada peningkatan kompetensi individu semata. Pemerintah meminta mereka menerjemahkan seluruh pengetahuan menjadi inovasi nyata yang berdampak pada pelayanan publik.
Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, menegaskan bahwa peserta PKA perlu melihat pelatihan sebagai kesempatan emas untuk menemukan solusi atas persoalan di lingkungan kerja. Selanjutnya, ia mengingatkan agar aksi perubahan yang mereka susun berangkat dari kebutuhan nyata. Dengan demikian, program tersebut tidak sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi tahapan pendidikan dan pelatihan.
“Ilmu dan pengalaman selama pelatihan harus berjalan di tempat kerja. Oleh sebab itu, hal paling penting adalah bagaimana inovasi tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat,” ujar Juanda di hadapan enam peserta PKA perwakilan Kabupaten Tapin.
Kemudian, ia menambahkan bahwa perubahan dalam birokrasi membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, aparatur wajib menerapkan kemampuan memimpin, membangun kerja sama, serta mengembangkan inovasi dalam tugas sehari-hari.
Selain itu, Juanda juga meminta peserta memastikan keberlanjutan aksi perubahan yang mereka kembangkan. Pasalnya, program yang hanya berjalan selama masa pelatihan tidak akan cukup jika tidak menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pemimpin di lingkungan pemerintahan harus mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan PKA untuk meningkatkan kapasitas, membangun inovasi, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, enam peserta tersebut berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan perkembangan pendidikan sekaligus memaparkan gagasan aksi perubahan untuk unit kerja masing-masing.
Secara khusus, mereka mengarahkan aksi perubahan tersebut untuk meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah serta memperbaiki pelayanan. Jadi, implementasi gagasan ini dapat mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Tapin sekaligus menyelesaikan persoalan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tapin sendiri, pengembangan kapasitas aparatur menjadi unsur penting dalam membangun birokrasi yang adaptif. Dampaknya, aparatur kini tidak hanya menghadapi tuntutan pekerjaan administratif. Mereka juga harus mampu membaca persoalan, merumuskan solusi, dan memastikan kebijakan menghasilkan manfaat terukur.
Akhirnya, Juanda berharap peserta PKA membawa hasil pembelajaran ini ke lingkungan kerja. Pihaknya mengajak seluruh rekan di perangkat daerah untuk bersama-sama membangun budaya inovasi. Alhasil, dampak positif pendidikan kepemimpinan tidak berhenti pada peserta, tetapi turut mendorong peningkatan kinerja organisasi secara luas.
