Bupati Banjar H Saidi Mansyur menginstruksikan PJJ bagi sekolah terdampak usai karhutla menembus 2.086 hektare dan ISPA capai 9.718 kasus.
Martapura, Kalselpos.com –
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu persoalan serius bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Hingga 13 September 2026, tim di lapangan mencatat 305 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 2.086,638 hektare.
Ratusan kejadian tersebut tersebar di 70 desa pada 13 kecamatan. Kondisi ini memicu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar, terlebih sebagian wilayah memiliki karakteristik lahan gambut yang membuat proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan hal tersebut saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Banjar, Senin (14/9/2026) pagi.
Saidi mengatakan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor karena kondisi lapangan yang tidak sederhana. Selain faktor geografis, petugas menghadapi lahan gambut yang membuat api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah. Kawasan terdampak meliputi Cintapuri Darussalam, Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, dan Beruntung Baru.
“Karena itulah saya secara pribadi turun langsung ke lapangan bersama jajaran BPBD, Damkar dan SKPD terkait, TNI/Polri, instansi terkait, serta para relawan. Ini merupakan bentuk kehadiran dan komitmen bahwa Pemerintah Daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana ini,” tegas Saidi.
Menurutnya, persoalan semakin kompleks ketika titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau. Keterbatasan akses kendaraan dan jauhnya sumber air menguras waktu, tenaga, serta dukungan sumber daya yang lebih besar.
Selain mengancam lingkungan, karhutla mulai berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mencatat 9.718 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif selama periode 5 Juli hingga 5 September 2026.
Menyikapi kondisi tersebut, Saidi meminta Dinas Kesehatan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terdampak kabut asap.
“Melihat tren ini, saya minta Dinas Kesehatan memastikan pelayanan bagi masyarakat terdampak, khususnya penanganan kasus ISPA dan perhatian ekstra kepada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan lanjut usia,” ucapnya.
Dampak kabut asap juga memengaruhi sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah menerbitkan Surat Edaran mengenai pelaksanaan pembelajaran di masa kabut asap untuk satuan pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, sekolah yang terdampak dapat melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun Belajar dari Rumah (BDR). Langkah ini bertujuan menjaga keselamatan serta kesehatan peserta didik dan seluruh warga sekolah.
Di tengah penanganan karhutla, Saidi mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan lancar. Seluruh perangkat daerah harus tetap mengejar target program hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta masing-masing perangkat daerah segera mengevaluasi capaian fisik dan keuangan. Perangkat daerah harus memetakan kendala pada program yang masih menunjukkan progres rendah untuk melakukan percepatan.
“Penguatan disiplin kinerja dan koordinasi sampai akhir tahun. Saya minta seluruh Kepala Perangkat Daerah memahami target yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, serta secara aktif menyelesaikan berbagai kendala yang ada. Jangan saling menunggu dan jangan ada ego sektoral. Kalau persoalannya lintas sektor, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan secara lintas sektor,” pungkasnya.
