Sekda Banjarbaru Sirajoni sampaikan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait Raperda Perubahan APBD 2026 dan strategi PAD.
Banjarbaru, Kalselpos.com –
Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan jawaban Wali Kota Banjarbaru atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Selanjutnya, jawaban tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sirajoni menyampaikan jawaban ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni mengapresiasi dukungan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Kami sangat menghargai, mengapresiasi, serta mengucapkan terima kasih atas dukungan semua fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026,” ujar Sirajoni.
Oleh karena itu, dukungan tersebut mencerminkan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD. Sinergi ini juga bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan Kota Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Maka dari itu, Sirajoni berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 berjalan lancar dan cepat selesai. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat segera menjalankan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik secara optimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, menyebut pandangan umum fraksi sebagai bagian krusial dalam pembahasan anggaran. Jadi, pemerintah daerah harus memperhatikan masukan fraksi agar anggaran benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah.
“Pandangan fraksi-fraksi ini merupakan bentuk fungsi pengawasan dan tanggung jawab DPRD. Kami memastikan APBD yang tersusun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Muhammad Syahrial.
Selain itu, ia menegaskan DPRD Kota Banjarbaru akan terus mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026. Tujuannya agar pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Fokus utama kami adalah memastikan anggaran menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritas kami meliputi penanganan karhutla, kesehatan, pelayanan publik, dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD Kota Banjarbaru menyoroti beberapa sektor penting dalam penggunaan anggaran. Adapun sektor tersebut adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan fasilitas kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim.
Terkait hal itu, Pemko Banjarbaru menyatakan seluruh masukan fraksi menjadi bahan evaluasi penting dalam pembahasan anggaran. Pemerintah daerah pun berkomitmen mengarahkan anggaran untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah.
Di samping mengelola belanja daerah, Pemko Banjarbaru juga berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini bertujuan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Lebih lanjut, pemerintah menerapkan strategi penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.
“Untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Banjarbaru akan memaksimalkan potensi yang ada. Kami bertumpu pada penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja,” jelas Sirajoni.
Kemudian, Muhammad Syahrial menambahkan bahwa peningkatan PAD memerlukan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Oleh sebab itu, peningkatan pendapatan harus berdampak nyata pada kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Banjarbaru.
“Peningkatan PAD harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Karena itu, DPRD akan terus mengawasi agar pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan dan memberikan hasil nyata,” pungkasnya.
