Pemprov Kalsel bersama Kementerian PU meneken adendum kesepakatan 3 proyek konektivitas, termasuk Jembatan Pulau Laut target tuntas 2028.
Banjarmasin, kalselpos.com-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten resmi memperkuat komitmen pembangunan konektivitas daerah. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Gubernur Kalsel H. Muhidin, Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, serta Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar menandatangani kesepakatan tersebut. Langkah ini mencakup tiga proyek besar: pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, dan perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mantewe.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan, ketiga proyek ini merupakan bagian penting dalam mengintegrasikan jaringan akses antarwilayah sekaligus membuka pintu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia mengingatkan bahwa pembangunan Jembatan Pulau Laut harus berjalan beriringan dengan kesiapan jalan penghubung menuju kawasan ekonomi dan pelabuhan agar distribusinya optimal.
“Percuma kita membuat jalan kalau peti kemas tidak bisa melewatinya,” ujar Muhidin.
Untuk merealisasikannya, Pemprov Kalsel menyiapkan dukungan anggaran melalui skema kolaborasi bersama pemerintah pusat dan kabupaten. Selain fisik jalan, pemerintah juga memprioritaskan pemasangan penerangan di sepanjang jalur utama demi keamanan pengguna jalan.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa dukungan pusat pada Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat dengan nilai kontrak sekitar Rp2,9 triliun. Saat ini, progres konstruksi fisik telah mencapai 68,2 persen.
“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” kata Roy.
Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triiliun akan memperkuat konektivitas ini. Jalur tersebut menghubungkan area jembatan, pelabuhan, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah, Wakil Kapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, jajaran TNI, para kepala daerah se-Kalsel, serta jajaran pimpinan BUMN dan BUMD setempat turut menghadiri acara ini.
