Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi bersama Tim Bappenas RI meninjau langsung posyandu Desa Mali-Mali untuk mengevaluasi efektivitas.
Martapura, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan lapangan bersama Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Posyandu Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026) pagi.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi itu bertujuan meninjau langsung pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa, sekaligus mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Dalam agenda tersebut, rombongan juga mengunjungi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kelurahan Keraton. Kedua lokasi dipilih sebagai titik evaluasi mengingat Kabupaten Banjar masih menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Selatan.
Habib Idrus mengatakan, penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu hingga masyarakat.
“Melalui kunjungan ini kami berharap memperoleh berbagai masukan dari Bappenas agar program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar semakin efektif dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita, mengapresiasi sinergi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Banjar. Ia menilai koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, puskesmas dan kader Posyandu berjalan cukup baik serta berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain.
Meski demikian, Meita menilai penyelarasan program lintas sektor masih perlu diperkuat agar hasil yang dicapai semakin optimal.
“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan balita yang mendapat intervensi. Apakah setelah mendapatkan pendampingan dan layanan kesehatan, kondisi mereka mengalami perbaikan, misalnya dari kategori sangat pendek menjadi pendek,” katanya.
Selain memastikan efektivitas intervensi gizi, Bappenas juga menaruh perhatian pada peran kader Posyandu sebagai ujung tombak dalam pemantauan tumbuh kembang balita di masyarakat.
Meita mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih berada di kisaran 32 persen. Angka tersebut menjadi tantangan besar mengingat pemerintah menargetkan penurunannya hingga mencapai 17 persen pada akhir 2029.
“Memang dibutuhkan kerja keras dan konsistensi dari semua pihak. Namun dengan kebijakan yang tepat dan intervensi yang berkelanjutan, kami optimistis angka stunting dapat ditekan secara bertahap,” jelasnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, strategi yang dijalankan terbagi dalam dua pendekatan utama. Intervensi spesifik difokuskan pada layanan kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan, pemenuhan gizi ibu hamil, serta pemberian vitamin bagi balita. Sedangkan intervensi sensitif diarahkan pada penyediaan akses air bersih, sanitasi yang layak, serta edukasi pola asuh kepada masyarakat.
Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat mampu mempercepat penurunan angka stunting sehingga kualitas kesehatan dan masa depan anak-anak di Kabupaten Banjar semakin baik.
