Kotabaru, Kalselpos.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotabaru resmi beroperasi. MPP Kotabaru menjadi salah satu dari 8 MPP baru yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Senin 15/06/2026.
Peresmian dilakukan secara hybrid langsung dari MPP Kotabaru. Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis hadir mengikuti prosesi melalui zoom meeting dari lokasi.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan peresmian 8 MPP ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas layanan publik.
“Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bahwa negara hadir di mana pun masyarakat membutuhkan. Hari ini sudah ada sekitar 305 MPP di Indonesia. Rata-rata MPP memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, Pemda, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Jumlah ini akan terus kita dorong agar berkembang,” ungkap Rini.
Hingga semester I 2026, total MPP yang beroperasi di Indonesia mencapai 313 unit. Jumlah itu setara 61,5% dari 508 kabupaten/kota ditambah 1 Provinsi DKI Jakarta.
Delapan MPP baru yang diresmikan kali ini tersebar di beberapa daerah, yaitu: Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Belitung, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru dalam laporannya menyampaikan, peresmian MPP adalah langkah konkret reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Konsepnya sederhana namun kuat: mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. MPP bukan hanya ruang fisik, tetapi ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” jelasnya.
Otok menambahkan, ke depan penguatan MPP fisik akan berjalan beriringan dengan akselerasi MPP Digital Nasional.
MPP fisik yang kuat akan mempercepat adopsi digital, sementara MPP digital memperluas jangkauan layanan tanpa batas geografis.
Saat ini MPP Digital Nasional sudah memasuki fase stabilisasi pasca migrasi dan akan difokuskan pada layanan prioritas berdampak tinggi yang terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik Nasional INAco.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis memaparkan strategi Pemkab Kotabaru dalam mengoptimalkan MPP.
Mengingat Kotabaru memiliki 22 kecamatan, dengan 10 kecamatan berada di wilayah kepulauan dan 12 kecamatan di daratan, Pemkab akan terus mengembangkan digitalisasi layanan publik agar menjangkau seluruh wilayah.
“Bagi masyarakat yang sudah terjangkau jaringan digital, layanan akan diberikan melalui sistem mobile, agen layanan, atau jemput bola langsung ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan lebih mudah mengakses layanan publik,” ujar Syairi.
Selain digitalisasi, Pemkab Kotabaru juga akan menggelar kunjungan berkala yang dipusatkan di satu kecamatan.
Syairi menyebut langkah ini penting karena posisi Kotabaru sebagai gerbang timur Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan berdekatan dengan Ibu Kota Negara.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
